Komisi B DPRD DKI Minta Dirud Food Station Berantas Mafia Beras

Jakarta, Gejolak harga beras dan isu adanya mafia beras membuat Komisi B DPRD DKI menggelar rapat kerja dengan PT. Food Station selaku pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.

Anggota Komisi B Achmad Yani meminta PT Food Station untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penimbunan beras yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan bertujuan mengontrol harga beras di pasaran. 

“Kami dari DPRD berharap agar Jangan sampai harga dikendalikan oleh mafia seperti yang disinggung Dirut Bulog kemarin, ” katanya.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Food Station Pamrihadi Wiraryo menjelaskan bahwa Food Station bisnisnya gudang.Tempat nimbun beras untuk cadangan masyarakat DKI Jakarta yang diumumkan melalui website. 

"Siapapun bisa bisa akses dan selama saya jadi Dirud di Food Station, tidak menemukan adanya mafia beras" ungkapnya di ruang rapat Komisi B DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2023).

Lebih lanjut Pamrihadi memastikan stok beras di gudang perusahaan, dan di pasar cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan. Ia menjamin ketersediaan stok tersebut lantaran karakter saat bulan Ramadan tidak ada peningkatan permintaan yang signifikan dari pasar lantaran mayoritas masyarakat sedang berpuasa.

“Kalau harga beras di DKI relatif terkendali di angka Rp10.175per kilogram kemarin. Untuk beras jenis IR 64 atau beras medium sudah turun Rp200 dibanding dua minggu lalu Rp 10.375. Kalau kita simak di beberapa daerah malah harganya sudah di atas Rp12.000 sampai Rp13.000. Jadi di Jakarta ini relatif terkendali, ” ungkapnya.

Saat ini, kata Pamrihadi, stok beras di gudang pasar beras induk Cipinang lebih dari 15 ribu ton, sementara stok di gudang milik PT Food Station sebanyak 6000 ton dan di gudang Bulog mempunyai stok beras sebanyak 40 ribu ton. Jumlahnya akan semakin bertambah saat musim panen tiba di akhir bulan Februari ini. (hy)